Arsitektur Dwijendra awalnya dikenal sebagai Sekolah Tinggi Arsitektur Tradisional Bali, pada tahun 1981. Selanjutnya tahun 1982 ditingkatkan menjadi Universitas Dwijendra dalam bentuk Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur.
Untuk ketiga kalinya pada tahun 2012 memperoleh status terakreditasi sesuai dengan Surat Keputusan Ban-PT no: 032/BAN-PT/Ak-XV/S1/X/2012 Tentang Penetapan Status Terakreditasi.


Rabu, 30 Desember 2009

Berita Duka dari Ir. N G Suardana, MT

Akhir minggu ke 3 bulan Desember 2009 ada berita duka yang datang dari salah seorang dosen Fakultas Teknik Universitas Dwijendra, yakni Ir. I Nyoman Gde Suardana, MT. Bahwasanya Orang tua beliau yang bernama I Ketut Taram telah berpulang kembali menuju ke keheningan yang penuh kedamaian. Menurut rencana sesuai informasi yang diberikan oleh Ir. I Nyoman Gde Suardana, MT upacara pengabenan akan dilaksanakan di Bali Desa Jagaraga-Buleleng pada hari Minggu 10 Januari 2010.
Untuk dapat lebih mengenal siapa itu Ir. I Nyoman Gde Suardana, MT maka berikut ini adalah petikan Profilnya yang diunduh dari blog (http://ingsuardana.blogspot.com) yang bersangkutan:
I Nyoman (Komang) Gde Suardana, putera ketiga pasangan I Ketut Taram dan Ni Nyoman Paitja asal Desa Jagaraga-Buleleng ini, lahir pada 21 September 1956 di Singaraja, Bali. Bersekolah SD hingga SMP di Cakranegara dan Mataram-Lombok, sedangkan SMA di Denpasar. Pernah kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana (1974) dan di Akademi Arsitektur YKPN Yogyakarta (1975-1977). Pendidikan S1 diselesaikan di Jurusan Arsitektur FT
Universitas Udayana (1988) dan S2 di Arsitektur ITS (2002). Karya desain arsitekturnya antara lain, Matahari Beach Resort & Spa di Buleleng, Tarabunga Bungalows di Gianyar, beberapa rumah tinggal di Denpasar, Jimbaran, Mataram dan di tempat lain. Lelaki yang punya hobi melukis, menulis puisi dan main musik ini, selain tetap berpraktek sebagai arsitek, dosen di Program Studi Arsitektur Universitas Dwijendra- Denpasar, Anggota Badan Sistem Informasi Arsitektur (Sinfar) IAI Daerah Bali (2008-2011) dan penulis lepas di Surat Kabar "Bali Post" Minggu, juga sebagai Kontributor Editor di Majalah 'INDONESIA design'. Pada 2005, Kumpulan artikelnya diterbitkan dalam buku 'Arsitektur Bertutur'.
Untuk merasakan duka-cita Ir. I Nyoman Gde Suardana, MT maka dengan ini "KAMI KELUARGA BESAR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DWIJENDRA DENPASAR MENGUCAPKAN DUKA-CITA MENDALAM ATAS MENINGGALNYA I KETUT TARAM, AYAHANDA IR. I NYOMAN GDE SUARDANA, MT"

Baca lengkapnya... lanjut.

Senin, 07 Desember 2009

PENGAMAN KEBAKARAN GEDUNG, KASUS GEDUNG HIBURAN M CITY

Apa yang menjadi perhatian dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, khususnya untuk pasal 19 mengenai persyaratan keamanan gedung dari bahaya kebakaran. Gara-gara tidak mengindahkan aturan ini diperkirakan sebagai penyebab utama terjadinya korban kebakaran di Gedung Hiburan Mewah kota Medan M City pada hari Jumat 4 Desember 2009 yang memakan korban puluhan orang.
Untuk jelasnya kita kutip beritanya dalam Kompas berikut:

MEDAN, KOMPAS.com - Tempat hiburan M City, yang terbakar di Medan, Jumat (4/12) malam lalu, tidak memiliki alat pengaman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Hasil penelusuran petugas pemadam kebakaran, tidak ada alat pencegah terjadinya kebakaran di gedung bertingkat tersebut.

”Korban yang kami temukan pada umumnya mengalami pendarahan di bagian hidung, telinga, dan mulut. Ini indikasi mereka keracunan asap,” kata Kepala Bidang Operasi Pengendali Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan Elias Effrata Sebayang di Medan, Sumatera Utara, kemarin.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Edwin Effendi membenarkan fakta bahwa korban pada umumnya kekurangan oksigen. ”Tak satu pun korban tewas ataupun luka pada musibah kebakaran itu yang tubuhnya hangus,” katanya.

Kebakaran di M City itu menyebabkan 20 orang tewas dan empat lainnya luka-luka. Korban luka kini menjalani perawatan di Rumah Sakit (RS) Pirngadi, RS Malahayati, dan RS Gleny (semuanya di Medan).

Menurut Elias, jika gedung tersebut dilengkapi alat penyembur air (sprinkle) di setiap ruangan, hal semacam ini semestinya tidak terjadi. ”Alat pencegah kebakaran itu akan menyemburkan air jika suhu udara di sebuah ruangan lebih dari 68 derajat celsius. Setelah air menyembur, alarm gedung berdering keras untuk mengimbau penghuni gedung keluar ruang,” ujar Elias.

Malam itu, alarm baru berbunyi setelah api padam sehingga peringatan itu tidak banyak berarti karena korban sudah berjatuhan.

Ventilasi

Masalah lain, gedung tersebut juga tidak memiliki ventilasi udara yang cukup. Petugas pemadam, menurut Elias, kesulitan membuang asap yang telah disedot. ”Ketika proses pemadaman api, asap mengepul di dalam ruangan yang gelap beberapa saat. Kami kemudian bersama- sama memecahkan dinding dan kaca gedung agar asap bisa keluar,” katanya.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara masih menyelidiki kasus tersebut. Namun, sudah dua orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah S (33), warga Deli Serdang, dan AH (28), warga Medan. Keduanya adalah pekerja yang sedang memperbaiki sebuah ruang di lantai III gedung tersebut.

Berdasarkan keterangan 11 saksi, dua orang tersebut diduga sebagai pemicu kebakaran gedung M City.

Kepala Bidang Humas Polda Sumut Komisaris Besar Baharudin Djafar mengatakan, api diduga berasal dari aktivitas kedua tersangka saat mereka memotong karpet. Saat itu, keduanya merapikan bagian pinggir karpet dengan korek api gas. Percikan api pada korek api tersebut bereaksi dengan lem karpet sehingga menimbulkan kobaran api. (NDY)



Baca lengkapnya... lanjut.

Selasa, 24 November 2009

Beberapa Peraturan Nasional tentang Tata Ruang

Suatu kepatutan bilamana seorang mahasiswa maupun dosen arsitektur mengenal dan memahami beberapa peraturan yang terkait dengan ke-tata ruangan, karena memang itulah domain kerja dan wawasan yang patut dikuasainya. Adapun

Tentang: PP 26 th. 2008 tentang RTRWN dapat diunduh, kemudian beberapa Undang-undang maupun Peraturan lainnya

tentang: Tata Ruang dan Bangunan yang terdapat di BKPRN (Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional) adalah sebagai berikut:


No

Peraturan

Tentang

1.

Undang - Undang No.26 Tahun 2007

Tentang Penataan Ruang

2.

Undang-undang No.27 Tahun 2007

Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

3.

Undang-undang No.24 Tahun 2007

Tentang Penanggulangan Bencana

4.

Undang - Undang No.25 Tahun 2004

Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

5.

Undang-undang No.7 Tahun 2004

Tentang Sumber Daya Air

6.

Undang-undang No.32 Tahun 2004

Tentang Pemerintahan Daerah

7.

Undang-undang No.38 Tahun 2004

Tentang Jalan

8.

Undang-undang No.19 Tahun 2004

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang

9.

Undang-undang No.28 Tahun 2002

Tentang Bangunan Gedung

10.

Undang - Undang No.41 Tahun 1999

Tentang Kehutanan

11.

Undang-undang No.23 Tahun 1997

Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

12.

Undang-undang No.4 Tahun 1992

Tentang Perumahan dan Pemukiman

13.

Undang-undang No.7 Tahun 1970

Tentang Penghapusan Pengadilan Landreform

14.

Undang - Undang No.20 Tahun 1961

Tentang Pencabutan Hak Hak Tanah dan Benda Benda Yang Ada Diatasnya

15.

Undang - Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960

Tentang peraturan dasar pokok pokok agraria


Beberapa Peraturan terkait adalah sebagai berikut:


Nno

Peraturan

Tentang

1.

Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2003

Tentang Penatagunaan Tanah

3.

Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2002

Daftar koordinator geografis titik-titik garis pangkal kepulauan indonesia

4.

Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002

Tata Hutan Dan Penyusunan Rencanan Pengelolahan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000

Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah.

6.

Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996

Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang.

8.

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1982

Tata Pengaturan Air

9.

Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1970

Perencanaan Hutan


Sedangkan Peraturan terkait yang ada di Provinsi Bali, adalah sebagai berikut:


No

Nama Wilayah

Tahun Pembuatan

Tahun Selesai

Lingkup

Nomor Perda

Status Peda

Info Selengkapnya

1

Bali

2005

-

Provinsi

No.3 Tahun 2005, 30 desember 2005


Info Selengkapnya

2

Jembrana

2000

-

Kabupaten

No.7 Tahun 2002


Info Selengkapnya

3

Tabanan

1992

-

Kabupaten

No.10 Tahun 1992


Info Selengkapnya

4

Badung

1994

-

Kabupaten

No.24 tahun 1994


Info Selengkapnya

5

Gianyar

1998

-

Kabupaten

No.421 Tahun 2001


Info Selengkapnya

6

Bangli

1999

-

Kabupaten

-


Info Selengkapnya

7

Klungkung

1999

-

Kabupaten

-


Info Selengkapnya

8

Karangasem

2000

-

Kabupaten

No.11 Tahun 2000


Info Selengkapnya

9

Buleleng

2001

-

Kabupaten

-


Info Selengkapnya

10

Denpasar

1994

-

Kota

No.10 tahun 1999


Info Selengkapnya


Baca lengkapnya... lanjut.