Arsitektur Dwijendra awalnya dikenal sebagai Sekolah Tinggi Arsitektur Tradisional Bali, pada tahun 1981. Selanjutnya tahun 1982 ditingkatkan menjadi Universitas Dwijendra dalam bentuk Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur.
Untuk ketiga kalinya pada tahun 2012 memperoleh status terakreditasi sesuai dengan Surat Keputusan Ban-PT no: 032/BAN-PT/Ak-XV/S1/X/2012 Tentang Penetapan Status Terakreditasi.


Selasa, 24 November 2009

Beberapa Peraturan Nasional tentang Tata Ruang

Suatu kepatutan bilamana seorang mahasiswa maupun dosen arsitektur mengenal dan memahami beberapa peraturan yang terkait dengan ke-tata ruangan, karena memang itulah domain kerja dan wawasan yang patut dikuasainya. Adapun

Tentang: PP 26 th. 2008 tentang RTRWN dapat diunduh, kemudian beberapa Undang-undang maupun Peraturan lainnya

tentang: Tata Ruang dan Bangunan yang terdapat di BKPRN (Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional) adalah sebagai berikut:


No

Peraturan

Tentang

1.

Undang - Undang No.26 Tahun 2007

Tentang Penataan Ruang

2.

Undang-undang No.27 Tahun 2007

Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

3.

Undang-undang No.24 Tahun 2007

Tentang Penanggulangan Bencana

4.

Undang - Undang No.25 Tahun 2004

Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

5.

Undang-undang No.7 Tahun 2004

Tentang Sumber Daya Air

6.

Undang-undang No.32 Tahun 2004

Tentang Pemerintahan Daerah

7.

Undang-undang No.38 Tahun 2004

Tentang Jalan

8.

Undang-undang No.19 Tahun 2004

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang

9.

Undang-undang No.28 Tahun 2002

Tentang Bangunan Gedung

10.

Undang - Undang No.41 Tahun 1999

Tentang Kehutanan

11.

Undang-undang No.23 Tahun 1997

Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

12.

Undang-undang No.4 Tahun 1992

Tentang Perumahan dan Pemukiman

13.

Undang-undang No.7 Tahun 1970

Tentang Penghapusan Pengadilan Landreform

14.

Undang - Undang No.20 Tahun 1961

Tentang Pencabutan Hak Hak Tanah dan Benda Benda Yang Ada Diatasnya

15.

Undang - Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960

Tentang peraturan dasar pokok pokok agraria


Beberapa Peraturan terkait adalah sebagai berikut:


Nno

Peraturan

Tentang

1.

Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2003

Tentang Penatagunaan Tanah

3.

Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2002

Daftar koordinator geografis titik-titik garis pangkal kepulauan indonesia

4.

Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002

Tata Hutan Dan Penyusunan Rencanan Pengelolahan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000

Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah.

6.

Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996

Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang.

8.

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1982

Tata Pengaturan Air

9.

Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1970

Perencanaan Hutan


Sedangkan Peraturan terkait yang ada di Provinsi Bali, adalah sebagai berikut:


No

Nama Wilayah

Tahun Pembuatan

Tahun Selesai

Lingkup

Nomor Perda

Status Peda

Info Selengkapnya

1

Bali

2005

-

Provinsi

No.3 Tahun 2005, 30 desember 2005


Info Selengkapnya

2

Jembrana

2000

-

Kabupaten

No.7 Tahun 2002


Info Selengkapnya

3

Tabanan

1992

-

Kabupaten

No.10 Tahun 1992


Info Selengkapnya

4

Badung

1994

-

Kabupaten

No.24 tahun 1994


Info Selengkapnya

5

Gianyar

1998

-

Kabupaten

No.421 Tahun 2001


Info Selengkapnya

6

Bangli

1999

-

Kabupaten

-


Info Selengkapnya

7

Klungkung

1999

-

Kabupaten

-


Info Selengkapnya

8

Karangasem

2000

-

Kabupaten

No.11 Tahun 2000


Info Selengkapnya

9

Buleleng

2001

-

Kabupaten

-


Info Selengkapnya

10

Denpasar

1994

-

Kota

No.10 tahun 1999


Info Selengkapnya


Baca lengkapnya... lanjut.